China Vs AS Memanas Gegara Balon, Biden Ingin Bertemu Xi Jinping

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berharap dapat segera bertemu dan berbicara dengan Presiden China Xi Jinping terkait penembakan balon mata-mata China.

Rencana tersebut mencerminkan keinginan Biden untuk meredakan ketegangan antar kedua negara tersebut.

Adapun, rencana ini disampaikan oleh Biden setelah badan intelijen tidak memiliki indikasi bahwa tiga objek yang jatuh tersebut adalah pesawat pengintai asing.

Dia berjanji, pihaknya akan mengelola persaingan dengan China secara bertanggung jawab agar tidak mengarah ke konflik.

"Saya berharap untuk berbicara dengan Presiden Xi dan saya harap kita akan menyelesaikan ini," ujarnya dalam sambutannya di Gedung Putih dikutip dari Bloomberg, Jumat (17/2/2023).

Namun, Biden yang telah berencana mengunjungi Eropa untuk memperingati satu tahun invasi Rusia di Ukraina belum memerinci kapan akan bertemu dengan Xi.

Sejak pertama kali dilantik sebagai Presiden AS pada 2021, Biden sebenarnya telah berulang kali memanfaatkan hubungan pribadinya dengan Xi untuk menjaga agar perselisihan antar kedua negara tidak meningkat.

Sebelumnya, kedua kepala negara ini pun sempat berbicara melalui panggilan telepon beberapa hari sebelum kunjungan Ketua DPR Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus 2022.

Pertemuan tatap muka pertama mereka terjadi pada November tahun lalu, ketika Biden dan Xi hadir dalam agenda KTT G20 di Bali, Indonesia. Kedatangan keduanya dinilai sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas oleh Xi untuk meredakan perselisihan diplomatik dan fokus pada pembangunan kembali ekonominya yang terpukul oleh Covid-19.

Sementara itu, sebagai tanda lain bahwa kedua belah pihak ingin meredakan ketegangan, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dikabarkan tengah mempertimbangkan pertemuan dengan diplomat top China, Wang Yi, di sela-sela Konferensi Keamanan Munich.

Sanksi Kunjungan

Keputusan AS untuk menembak balon mata-mata milik China itu membuat China geram dan  memutuskan untuk memberikan sanksi terhadap dua perusahaan pertahanan AS Lockheed Martin Corp serta anak perusahaan Raytheon Technologies Corp.

Kementerian Perdagangan China mengatakan, sanksi tersebut diberikan lantaran kedua perusahaan asal AS itu juga berpartisipasi dalam penjualan senjata ke Taiwan.

Sementara itu, Biden juga menghadapi tekanan bipartisan di Kongres untuk memberikan lebih banyak informasi tentang dugaan balon mata-mata yang dijatuhkan oleh jet tempur AS di lepas pantai California Selatan pada 4 Februari 2023.

AS kemudian menembak tiga benda tak dikenal lainnya di Alaska, Kanada, dan Michigan.

Setelahnya, Biden menegaskan bahwa benda-benda yang melintas di daratan AS itu tidak berkaitan dengan insiden balon udara. Dia menambahkan, bahwa pemerintah belum menentukan secara pasti dari mana benda-benda asing itu berasal.

Sebaliknya, otoritas penerbangan dan sipil AS telah melihat lebih banyak benda objek asing setelah menyetel sistem radar agar lebih sensitif setelah perjalanan lintas negara balon China.

Hal ini membuat Biden memerintahkan pembuatan parameter baru untuk membuat inventarisasi objek udara tak berawak yang lebih baik dan menerapkan langkah-langkah untuk mendeteksi objek buatan manusia dengan lebih baik di wilayah udara AS.

Ketegangan yang terjadi antar dua negara adidaya itu membuat Gedung Putih turut menghadapi seruan dari Partai Republik dan Demokrat di Kongres untuk memberikan lebih banyak informasi kepada anggota parlemen dan publik.

Anggota parlemen yang sebelumnya telah mendapatkan pengarahan dari pihak Gedung Putih bahkan meminta agar informasi tersebut disebarkan kepada publik.

Mantan Wakil Direktur Operasi Komando Pertahanan Udara Amerika Utara Charlie Moore mengatakan, pemerintah AS juga harus menjelaskan bahwa akan ada konsekuensi yang diterima AS jika lebih banyak balon memasuki wilayahnya.

Sementara itu, penembakan terhadap balon udara China itu menjadi pesan jelas dari AS bahwa negara tersebut tidak dapat mentolerir seluruh bentuk pelanggaran kedaulatan.

Moore mengatakan, lebih dari itu, pemerintah seharusnya dapat menunda pertemuan diplomatik yang akan dilakukan oleh Menlu Blinken hingga masalah ini terselesaikan.

"Orang China harus memahami bahwa ada harga diplomatik dan ekonomi yang harus dibayar atas pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan,” katanya.